Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ternyata belum menjamin lancarnya interoperabilitas, interkoneksi, dan pemindahan/portability data khususnya untuk sektor keuangan dimana permasalahannya masih terletak di tata kelola data tersebut. 

Penyelenggaraan UGC yang dikelola dan diatur oleh suatu penyedia atau platfom menghendaki adanya bentuk-bentuk tanggung jawab dari penyedia

Di Indonesia meskipun telah terdapat kerangka kebijakan yang sudah cukup komprehensif, namun tantangan terbesar dalam penyelenggaraan infrastruktur digital terletak pada tataran implementasi, terkait kompetisi antar penyelenggara komunikasi yang masih timpang

Beberapa isu dalam cross border data flow di Indonesia adalah ketiadaan dari lembaga atau badan yang menjadi otoritas data pribadi di Indonesia dengan tanggung jawab terhadap kegiatan cross border data flow