Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Pendahuluan

Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan juga yang berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Secara keseluruhan.

Struktur Legislasi

• BAB I - KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

• BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  (Pasal 2-5)

• BAB III - PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA (Pasal 6-79)

• BAB IV - KETENAGAKERJAAN (Pasal 80-85)

• BAB V - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN -MENENGAH (Pasal 85-104)

• BAB VI - KEMUDAHAN BERUSAHA (Pasal 105-118)

• BAB VII - DUKUNGAN RISET DAN INOVASI (Pasal 119-121)

• BAB VIII - PENGADAAN TANAH (Pasal 122-147)

• BAB IX - KAWASAN EKONOMI (Pasal 148-153)

• BAB X - INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Pasal 154-173)

• BAB XI - PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA (Pasal 174-176)

• BAB XII - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (Pasal 177-179)

• BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 180-181)

• BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 182-183)

• BAB XV - KETENTUAN PENUTUP (Pasal 184-186)

Isi Peraturan

Secara keseluruhan, Perppu 2/2022 mengandung 186 pasal mengenai topik-topik yang hampir sama dengan UU 11/2020, yang mencakup isu-isu yang cukup populer seperti perizinan berusaha pendekatan berbasis risiko (“PBR”) dan ketenagakerjaan. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: 

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 
2. ketenagakerjaan; 
3. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 
4. kemudahan berusaha; 
5. dukungan riset dan inovasi; 
6. pengadaan tanah; 
7. kawasan ekonomi; 
8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10. pengenaan sanksi.